PALANGKA RAYA – Pejabat Sekretaris (Pj. Sekda) Nuryakin, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Katma F. Dirun, mengatakan latar belakang performa agraria yang pada dasarnya ingin mewujudkan perdamaian sosial yang dibangun secara demokratis.
Hal ini disampaikannya saat menjadi sebagai salah satu narasumber di sela acara Rapat Pimpinan Evaluasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 dan Rencana Aksi Tahun 2022. Acara yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini digelar di Ballroom Hotel Aquarius, Rabu 19 Januari 2022.
Adapun materi yang disampaikan Katma F. Dirun bertema “Dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap Reforma Agraria”. Sementara itu, persoalan konflik agraria, salah satunya disebabkan oleh apriori terhadap pemerintah. Untuk itu, diperlukan strategi membangun hubungan sosial, hubungan yang humanis, dan membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
“Membangun hubungan berdasarkan informal authority, bukan sekadar pemerintah dengan pemerintah tapi masyarakat dan masyarakat karena pemerintah adalah bagian masyarakat yang ditugaskan di eksekutif,” terang Katma.
Katma juga mengajak semua pihak bersama-sama bergandengan tangan dengan masyarakat mewujudkan reforma agraria yang berhasil baik. Terkait konflik agraria antara masyarakat adat dan pengusaha atau antar masyarakat, hal ini menuntut peran pemerintah memberikan perhatian serius dan keberpihakan dengan masyarakat. “Tanpa kita menjadi mereka, kita tidak akan pernah tahu apa yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Disadari bahwa keberadaan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan keadaan yang serba tidak pasti, ditambah suhu politis, menambah kompleks persoalan. Pendekatan informal dijalankan seiring dengan political act, mengubah lawan menjadi kawan, dan meyakinkan masyarakat untuk menaruh harapan kepada pemerintah.
Untuk itu, diharapkan semua stakeholder bergandengan tangan serta bersinergi antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BPN Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyukseskan reforma agraria dan terus melibatkan semua stakeholder di tengah masyarakat guna memulai membangun hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat termasuk masyarakat adat.
(vi/matakalteng.com)
Discussion about this post